Livestockreview.com, Bisnis. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (DPP PPSKI) Nanang Purus Subendro di Jakarta menyatakan, penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa sudah masif, tidak terkendali, dan menimbulkan kerugian yang luar biasa.
Data Kementerian Pertanian per 22 Mei 2022 menyebutkan, PMK telah menyebar di 16 provinsi dan 82 kabupaten/kota. Penyakit itu berdampak pada total 5.454.454 ekor dan 20.723 ekor sapi sakit.
“Situasinya sudah darurat, luar biasa. Sayangnya tindakan dari pemerintah masih sangat prosedural dan biasa saja,” kata Nanang dalam Diskusi Publik bertajuk “Peternak Bertanya, Ahli Menjawab: PMK & Penanganannya” di Jakarta, Rabu (8/6).
Atas hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah untuk segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas meluasnya penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak di wilayah Indonesia.
Dikatakannya, harga sapi yang terpaksa dipotong karena wabah PMK, saat ini sudah turun 40 hingga 50 persen. Bahkan, tambahnya, untuk sapi perah harganya jatuh lebih rendah dibanding harga daging sapi potong. “Yang normalnya harga di atas Rp20 juta, ditawar Rp2 juta sampai 3 juta per ekor,” katanya.
Menurut Nanang perlu adanya koordinasi secara terpusat untuk penanganan penyebaran PMK di Indonesia sehingga PPSKI mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas (Satgas) penanganan PMK layaknya penanganan pemerintah saat pandemi Covid-19 atau wabah Flu Burung.
PPSKI juga meminta pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan vaksinasi PMK terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular. Pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan untuk memanfaatkan waktu secara efektif dalam upaya pencegahan penyebaran wabah ini.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah agar menyediakan dana anggaran terkait upaya pencegahan dan penanganan wabah PMK, sebab wabah PMK kemungkinan semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu lama.
Dia mengungkapkan, dana anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, hingga permasalahan kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK.
Terakhir, pemerintah didorong untuk melakukan stamping out dengan pemotongan bersyarat yang melibatkan Bulog untuk menampung daging sapi dari sapi korban penyakit PMK. Pemerintah juga diminta untuk memberhentikan importasi daging kerbau dari India.
Mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Sofyan Sudardjat menyatakan menurut Organisasi Kesehatan Hewan (OIE) terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi wabah PMK saat ini.
Pertama, stamping out atau pemusnahan massal. Jadi jika dalam satu kandang ada yang terkena, maka bukan hanya yang tertular yang dimusnahkan, tapi juga ternak yang berdekatan.
Kedua, vaksinasi, pengawasan lalu lintas, isolasi dan desinfektan. Dalam keadaan darurat vaksinasi bisa efektif jika berasal dari negara asal virus tersebut, karena homolog (serotip-nya hampir sama).
Lebih efektif lagi vaksin berasal dari produksi dalam negeri, virus diambil dari sapi yang tertular. Namun vaksin dalam negeri pun menurut Sofyan tidak bisa langsung digunakan. Untuk memproduksi vaksin paling tidak membutuhkan waktu 1 bulan, kemudian pengujian 2-3 bulan.
Ketiga, lanjutnya, cara depopulasi yakni sapi yang sakit dimusnahkan. Namun cara ini perlu ada kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Polri dan pihak lain yang terkait. Lalu lintas ternak harus diawasi dan isolasi ternak yang diduga terkena dengan desinfektan. Tidak ada rumus dalam PMK, jika satu wilayah terkena, tetangganya bebas, karena virus bisa menular hingga 100 KM.
Sepuluh masukan PPSKI untuk pemerintah
Dalam diskusi tersebut, PPSKI memberi masukan kepada Pemerintah serta himbauan kepada para peternak sapi dan kerbau di Seluruh Indonesia:
Pertama, mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status “Kejadian Luar Biasa” atas meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Negara Republik Indonesia.
Kedua, penyebaran dan dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia semakin meluas, sejak dinyatakan wabah di 4 kabupaten di Propinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Propinsi Aceh ( SK Mentan No. 403 & 404 tanggal 9 Mei 2022 ), per tanggal 21 Mei 2022 penyebaran penyakit ini sudah mencapai 82 kabupaten / kota di 16 Provinsi dengan jumlah ternak terdampak 5,4 juta ekor dan 20,7 ribu ekor ternak sakit (Data Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI).
Data tersebut belum termasuk fakta-fakta dilapangan dimana banyaknya ternak sapi yang dipotong oleh para peternak setelah melihat ciri-ciri ternaknya terkena PMK tanpa melakukan test PCR (pemotongan ternak diduga PMK sebelum terkonfirmasi positif PMK). Untuk ternak sapi perah, PMK ini berakibat terhadap turunnya produksi susu secara drastis (mencapai 80%) yang berakibat hilangnya pendapatan harian para peternak sapi perah. Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur) merupakan propinsi utama ternak perah dimana saat ini sudah terlihat turunnya produksi susu harian secara total dari ketiga propinsi tersebut.
Ketiga, mendorong terciptanya komunikasi yang kondusif dan terkontrol didalam pengaturan kebijakan dalam penanganan penyakit Kuku dan mulut, sehingga aktualisasi dan opersional di lapangan dapat di jalankan dengan baik dan terarah. Hal ini sebagai upaya mengatasi kebingungan para peternak dalam memahami dan menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pengaturan lalu lintas ternak serta produk turunannya, serta dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Qurban dan Pelaksanaan Hari Raya Qurban nantinya.
Keempat, meminta kepada Pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan Vaksinasi PMK, karena Vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular PMK, merupakan hal yang harus segera dilaksanakan, belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini.
Pihak industri peternakan yang juga memiliki resiko ternaknya tertular PMK (yakni industri peternakan sapi potong, sapi perah, domba/kambing dan industri peternakan babi) dapat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para peternak di sekitar lokasi industrinya.
Kelima, meminta kepada Pemerintah agar ketersediaan dana anggaran yang cukup besar baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelasanaan vaksinasinya (80% dari populasi ternak beresiko PMK), operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, permasalah kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK dan lain-lain. Karena masih dimungkinkan bahwa PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Keenam, mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas Penanganan PMK yang terkoordinasi secara terpusat, layaknya penanganan pemerintah saat pandemi Covid19, atau wabah Flu Burung (Avian Influenza) yang lalu.
Ketujuh, meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan importasi daging kerbau dari India.
Kedelapan, mendorong Pemerintah untuk melakukan “Stamping Out” dengan pemotongan bersyarat melibatkan BULOG,dan BULOG beralih fungsi menjadi penampung daging dari sapi korban dari penyakit PMK, karena saat ini sebagian Rumah Potong Hewan dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong paksa akibat terkena penyakit mulut dan Kuku.
Kesembilan, menghimbau kepada para peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar lebih memperketat biosekuriti di masing-masing Kandang, agar ternak sapi dan kerbau yang masih sehat dapat terhindar dari penyakit mulut dan kuku.
Kesepuluh, menghimbau kepada para peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar segera melaporkan kepada petugas di daerah masing-masing apabila ditemukan gejala penyakit PMK di daerahnya. lr
