Livestockreview.com, Bisnis. Menyikapi kondisi dan perkembangan wabah Penyakit Mulut dan kuku (PMK) di Indonesia yang merebak sejak Mei 2022 lalu, serta telah terbentuknya Satgas Nasional Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut di bawah komando Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) dalam Seminar Nasional dan Pelantikan DPP PPSKI periode 2020-2025 yang dilaksanakan pada 28 Juni 2022 di Jakarta, menyampaikan 10 poin pernyataan sikap terhadap kondisi wabah terkini.
Ke-10 poin pernyataan sikap itu yakni:
- Menyambut gembira dengan adanya Satgas Nasional PMK di bawah komando BNPB, PPSKI berharap banyak bahwa dengan telah terbentuknya Satgas ini, seluruh kebijakan, kegiatan serta koordinasi di lapangan bisa berjalan dengan baik, cepat dan dalam satu komando.
- Proses pengadaan Vaksin dan Obat-obatan PMK agar menjadi skala prioritas, mengingat saat ini stok obat-obatan untuk PMK mengalami kekosongan di beberapa daerah.
- Mempercepat Proses Pengadaan Vaksin Mandiri yang sedang di ajukan oleh asosiasi dan beberapa perusahaan peternakan , agar usaha peternakan yang di jalankan swasta bisa tetap hidup dan berkelanjutan dengan adanya Vaksin.
- Mendorong Percepatan Pembuatan Vaksin Produksi dalam negeri dengan melibatkan pabrikan vaksin hewan Swasta atau milik BUMN yang sudah ada di Indonesia dengan dibawah koordinasi Pusvetma Surabaya.
- Meminta pemerintah untuk melakukan percepatan dan kemudahan dalam proses adminstrasi biaya penggantian sapi yang terkena PMK, sapi yang mati karena PMK, dan sapi yang dipotong paksa karena PMK, Penggantian biaya ini untuk seluruh sapi yaitu, Sapi Pedet, sapi dewasa, sapi Induk dll yang besarannya di hitung secara proporsional.
- Meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu para peternak sapi dan Kerbau yang terdampak PMK atas Kredit Usaha Rakyat, Kredit LPDB agar bisa ditangguhkan dan diberikan modal baru untuk bisa mengganti ternak yang, sakit , mati atau potong paksa akibat wabah PMK.
- Mendorong pemerintah untuk segera Menyusun program pemulihan ekonomi akibat adanya wabah PMK , dan memastikan pembangunan peternakan bisa berkelanjutan .
- Melakukan Proteksi wilayah yang masih terbebas dari PMK yang menjadi kantong Produksi sapi potong, dengan cara segera melakukan vaksinasi di daerah yang masih zona hijau, seperti NTT, Bali dan Sulawesi selatan.
- Pemerintah agar memastikan kesediaan anggaran Vaksin PMK hingga 3 tahun kedepan, hal ini bagian dari Upaya dari menjadikan Negara Indonesia Bebas PMK.
- Pemerintah menjamin untuk tidak memasukan daging serta produk turunan hewan dari negara yang belum bebas PMK.
Mitra Pemerintah
Dalam pelantikan DPP PPSKI 2020 – 2025 tersebut, Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro mengatakan bahwa sektor peternakan kini sedang dalam ancaman wabah PMK, oleh karenanya diharapkan kepengurusan baru dapat berkontribusi dan menunjukkan eksistensinya dalam membantu pemerintah dalam memberantas PMK.
Hadir dalam acara itu Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda yang menyambut baik acara yang dilaksanakan oleh PPSKI, sembari berharap tetap terjaga hubungan baik PPSKI sebagai mitra pemerintah di bidang peternakan.
“Kami berterima kasih kepada PPSKI atas segala saran, masukan, dan bahkan kritiknya. Kami juga akan senantiasa berhubungan baik. Mudah – mudahan wabah ini bisa kita atasi bersama,” tutur Agung.
PPSKI juga melaksanakan Seminar Nasional dengan tema “Pasca PMK, Apa Yang Harus Dilakukan?” secara luring dari Gedung C Kementan dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir sebagai narasumber yakni Guru Besar FKH UGM Wasito, Dosen FKH IPB Denny Widaya Lukman, dan Komtap Peternakan Kadin Indonesia Yudi Guntara Noor. lr
