Livestockreview.com, Bisnis. Pembangunan industri dan bisnis peternakan sapi perah sebagai penghasil susu, saat ini masih jalan di tempat. Pemerintah yang seharusnya menjadi pemicu pembangunan peternakan sapi perah domestik, justru menjalankan programnya sendiri-sendiri, alias tidak kompak.Padahal, mereka adalah satu kesatuan dalam pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Y.
Dalam catatan akhir tahun 2011 Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), anggota Pengurus Besar ISPI Teguh Boediyana menengarai, saat ini masih sangat terbaca kentalnya egosime sektoral dan kurang seriusnya instansi pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang yang terkait industri persusuan.
Ini tercermin antara lain tidak padunya kerjasama antara lembaga pemerintah seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Kementerian Perindustrian yang cenderung untuk lebih “ membina” bidang industri atau manufaktur persusuan, termasuk mengupayakan bea masuk (BM) susu menjadi hanya 0 persen.
Hal ini jelas merugikan peternak domestik yang seharusnya dilindungi dari serbuan susu impor. Contoh lain yakni Kementerian Pertanian yang masih fokus ke PSDS 2014 dan lebih menitikberatkan pada kelompok peternak dengan program bantuan sosial (bansos). Kelompiok tani/ternak hanya sekadar menjadi ikon, dan mengabaikan kelembagaan lain. Contoh berikutnya adalah Kementerian KOperasi dan UKM yang tugas sebenarnya membina dan membangun lembaga koperasi, terlalu asyik dengan pengembangan UKM – tidak memikirkan pengembangan lembaga koperasi.
Sedang Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, yang harusnya berperan sebagai “dirigen” dan melakukan koordinasi instansi terkait dan membina persusuan, sampai saat ini bahkan belum dapat berperan seperti yang diharapkan. follow our twitter: @livestockreview
sumber: pb ispi | editor: soegiyono
