Pelajaran Penting dari Program Swasembada Daging 2014 (Bag I)

0
130

Livestockreview.com, Opini. Program swasembada daging telah digulirkan tiga kali yakni tahun 2005, tahun 2010, dan tahun 2014. Tidak seperti dua program sebelumnya, program swasembada daging 2014 merupakan salah satu butir capaian kinerja Kabinet Gotong Royong II dalam kontrak politik antara Menteri Pertanian dan Presiden RI.

Indikator tercapainya swasembada daging sapi tahun 2014 nanti adalah impor daging dan impor sapi bakalan pada tahun 2014 hanya 10% dari total kebutuhan nasional. Dalam merencanakan strategi dan kegiatan di lapangan maupun membuat cetak biru swasembada daging 2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan(Ditjen PKH) tidak sendiri. Beberapa pakar dan akademisi diajak diskusi.

Bahkan para pimpinan asosiasi juga sering dilibatkan dalam rangka pengambilan berbagai kebijakan. Semua dilakukan secara sangat hati-hati dan tidak serampangan. Semua keputusan diambil berdasarkan data yang jelas sumbernya.

Puluhan kegiatan dilakukan di banyak provinsi dan ratusan milyar rupiah bahkan trilyunan rupiah digelontorkan agar supaya produktivitas ternak sapi mampu menjamin 90% ketersediaan daging sapi di Indonesia. Namun demikian, sensus pertanian yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menunjukkan adanya penurunan populasi ternak sapi sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Terlepas dari tercapai tidaknya menekan impor daging sapi dan sapi bakalan sampai 10% tahun 2014 nanti, kita memperoleh banyak pelajaran dari program swasembada daging 2014 ini.

Kita menjadi tahu betul tataniaga perdagangan sapi dan daging sapi di Indonesia secara lebih gamblang. Rantai distribusi sapi dari peternak sampai ke jagal dirumah potong hewan (RPH) cukup panjang yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.Pola penyembelihan sapi sangat tidak standar dan jauh dari pemenuhan prinsip kesejahteraan hewan. Kecurangan para tukang daging di RPH ketika melakukan proses penyembelihan sapi sampai distribusi daging ke pasar becek.

Ketidakberdayaan petugas pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengelola RPH sehingga kondisi RPH makin hari selalu makin memburuk. Tidak akurasinya informasi tentangsapi seperti bangsa sapi, bobot badan saat potong, dan bobot karkas yang diterbitkan petugas RPH karena tidak diterapkannya standar yang telah digariskan pemerintah; dan masih banyak sederet permasalahan yang perlu dibenahi. (BERSAMBUNG, klik di sini untuk lanjutannya)

muladno, guru besar pemuliaan dan genetika ternak faster ipb dan ketua umum himpunan ilmuwan peternakan indonesia, dikutip seperti yang ditulis dalam halaman facebooknya | editor: sitoresmi fawzi

follow our official twitter: @livestockreview  |  follow our official instagram: livestockreview