Livestockreview.com, Referensi. Entah sudah berapa banyak masyarakat, khususnya peternak di Kotabaru, Kalimantan Selatan, tidak lagi memasak dengan menggunakan gas elpiji tetapi menggunakan biogas. Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab, karena energi alternatif biogas belum lama disosialisasikan Pemkab Kotabaru, sehingga belum banyak dikenal masyarakat yang tinggal didaratan Kalimantan bagian tenggara itu.Meski telah ada sebuah perusahaan yang memprakarsai pengembangan biogas, masih sebatas di desa binaanya di sekitar pabrik di Kelumpang Hilir. Tingginya harga peralatan untuk pemanfaatan biogas yang mencapai puluhan juta rupiah per unit, membuat perusahaan membatasi pengembangan biogas, hanya cukup di 10 desa binaanya yakni, desa di Kecamatan Kelumpang Selatan, Hilir dan Hulu.
Biogas bagi masyarakaat awam yang tidak mengerti pemanfaatan energi terbarukan itu masih menjadi sebuah barang yang sangat mahal dan langka. Namun demikian, mereka sangat tertarik dan ingin sekali mengetahui lebih dalam tentang energi alternatif yang menggunakan limbah kotoran sapi tersebut.
Mendorong masyarakat Kotabaru, khususnya para peternak sapi untuk ingin memanfaatkan kotoran sapi dalam bentuk lain selain menjadi pupuk kandang. Kepala Bidang Penunjang Peternakan Dinas Peternakan Kotabaru, Joko Waluyo, mengatakan, telah banyak menerima proposal permintaan peralatan biogas dari peternak di Kotabaru.
Joko menjelaskan, terlepas dari persoalan ekonomi dan ketersediaan minyak tanah di pasaran. Sebagian masyarakat Kotabaru, akhir-akhir ini lebih senang dan merasa lebih aman jika memasak dengan menggunakan kompor yang bahan bakarnya berasal dari hasil pengolahan kotoran sapi yang menjadi beogas.
“Menurut saya alasan utama mereka lebih senang menggunakan biogas karena keamanan, sebab belum ada ceritanya ada tabung biogas meledak,” terangnya.
Sehingga banyak masyaraakat yang merasa lebih senang menggunakan biogas daripada menggunakan gas elpiji. Menurut analisis ekonomi, lanjut Joko, peternak akan dapat menyisihkan uang kisaran Rp17 ribu per hari atau sekitar Rp510 ribu per bulan.
Dana tersebut berasal dari uang yang seharusnya untuk membeli minyak tanah 2 liter seharga Rp10 ribu, dan hasil penjualan pupuk kandang dari limbah padat kotoran yang telah diambil manfaatnya menjadi biogas Rp7 ribu per karung per hari.
Selain itu, pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk kandang atau kompos jauh lebih mudah dibandingkan dengan kotoran sapi yang belum dimanfaatkan beogasnya terlebih dahulu.
“Karena kotoran sapi yang akan dijadikan kompos atau pupuk kandang itu tanpa harus disimpan terlebih dahulu, tetapi langsung dapat digunakan,” ujarnya.
Berbeda dengan jika tidak diambil manfaatnya menjadi beogas, kotoran sapi itu harus disimpan beberapa pekan sebelum dijadikan pupuk kandang. Joko menambahkan, Pemkab Kotabaru memalui Dinas Peternakan setempat dua tahun terakhir mulai mengembangkan energi alternatif dengan memanfaatkan kotoran sapi.
“APBD 2009 pemerintah daerah mengalokasikan dana sekitar Rp100 juta untuk pembelian delapan unit perangkat beogas,” katanya.
Ke-12 unit perangkat beogas tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 3 meterkubik kotoran sapi yang dapat menghasilkan sekitar 5 kilogram biogas. “Biogas tersebut dapat digunakan untuk memasak hingga 4 jam setiap hari,” terangnya. Sedangkan APBD 2010, Pemkab Kotabaru kembali mengalokasikan dana sekitar Rp70 juta untuk membeli empat unit perangkat biogas.
“Kotabaru juga mendapatkan bantuan satu unit perangkat biogas dari APBN, sehingga dua tahun terakhir jumlah peralatan biogas yang telah dibagi ke pertenak sekitar 13 unit,” paparnya.
Mahalnya peralatan dan sarana pendukung membuat keterbatasan pengembangan energi terbarukan. Biaya pembelian seperangkat biogas untuk kapasitas 3 meterkubik hingga 5 meterkubik yang mencapai Rp12 juta-Rp15 juta per unit.
Mempertimbangkan minat peternak untuk mengembangkan energi alternatif cukup besar, Pemkab Kotabaru berencana merancang peralatan biogas lebih ekonomis. “Saat ini kita sedang merancang peralatan biogas dengan menggunakan tabung air, bukan dari fiberglass,” terangnya.
Joko mentargetkan biaya pembuatan seperangkat biogas cukup Rp2,5 juta – Rp3,5 juta per unit. Sehingga jika proyek uji coba itu berhasil, pengembangan biogas akan dapat ditingkatkan lebih luas lagi. “Dengan anggaran sama seperti tahun sebelumnya, maka akan lebih banyak lagi peternak di Kotabaru dapat memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas,” tambahnya.
Minimal tiga ekor sapi
Seorang peternak di Gunung Ulin, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Yudianto, menuturkan, sejak 2009 keluarganya telah memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. “Keluarga kami tidak perlu minyak tanah untuk memasak, karena telah memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas,” katanya.
Awalnya, kata dia, keluarganya takut menggunakan biogas, khawatir akan meledak. Namun setelah mendapat keterangan dari Dinas Peternakan, lambat laut peternak yang memiliki delapan ekor sapi itu mulai terbiasa. Bahkan disaat masyarakat kesulitan membeli minyak tanah, keluarga Yudianto lebih tenang karena telah terbiasa menggunakan biogas.
Para peternak berharap, pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk pengadaan peralatan biogas. “Dengan hanya kotoran tiga ekor sapi, peternak sudah mendapatkan biogas cukup untuk memasak untuk satu hari,” tambahnya. Pabrik biodiesel senilai sekitar Rp12 miliar bantuan Kementerian Riset dan Teknologi sekitar 2007 untuk pemerintah Kabupaten Kotabaru, hingga saat ini belum dapat dioperasikan, karena masih belum mendapatkan aliran listrik dan tidak tersedianya biaya operasional.
Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kotabaru, Mahyudiansyah, awal 2010, pengoperasian pabrik biodiesel saat ini belum ekonomis dan hanya akan menjadi beban APBD Kotabaru. “Banyak persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum pabrik biodiesel itu dioperasikan,” kata dia saat itu.
Selain masalah kelengkapan pabrik seperti listrik sekitar 150 KW, air bersih, dan jaminan bahan baku crude palm oil (CPO) dari pabrik kelapa sawit (PKS), juga soal tenaga teknis di lapangan. Pabrik tersebut baru akan layak memproduksi biodiesel, kata Mahyudi, jika subsidi BBM dicabut dan dialihkan untuk menyubsidi produk biodiesel, agar harganya lebih rendah dari harga BBM di pasaran.
Karena untuk memproduksi 1 liter biodiesel, kata Yudi, diperlukan biaya yang cukup tinggi yakni sekitar Rp12 ribu per liter. Biaya tersebut untuk membeli CPO yang saat ini seharga Rp6.500 per liter ditambah biaya membeli metanol, listrik, dan gaji karyawan.
Sementara harga BBM solar subsidi saat ini hanya sebesar Rp4.500 per liter, sehingga sebelum ada subsidi penggunaan biodiesel dan dicabutnya subsidi BBM, pabrik biodiesel tidak layak untuk dioperasikan. Terkecuali, ujarnya, jika harga solar lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi biodiesel yakni di atas Rp12.000 per liter.
Menurut dia, bantuan pabrik biodiesel tersebut dimaksudkan untuk mengkonversi BBM dari fosil kepada BBM berbahan baku nabati. “Karena deposit BBM dari fosil tersebut akhir-akhir ini mulai menipis dan tidak dapat diperbarui, sehingga pemerintah berupaya mencari solusi untuk memproduksi BBM yang dapat terbarukan seperti dari nabati,” katanya.
Oleh sebab itu, saat harga BBM melambung, sementara harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan CPO murah, pemerintah mencoba mencari alternatif untuk mengatasi ancaman kekurangan BBM di dalam negeri melalui berbagai cara. Di antaranya merancang bangun pabrik yang dapat memproduksi BBM yang dapat terbarukan, seperti dari nabati.
Terdapat dua sasaran utama dalam merancang bangun pabrik tersebut. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan petani sawit, karena beberapa tahun lalu harga TBS dan CPO cukup rendah, sementara harga BBM cukup tinggi. Kedua, adalah membantu menyelesaikan ancaman kekurangan BBM untuk dalam negeri, sehingga layak untuk membuat pabrik biodiesel.
Sejak saat itu, kata dia, pemerintah bersama anak bangsa membuat dua pabrik biodiesel yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan, dan Kotabaru, Kalsel.
Seiring dengan perjalanan waktu, harga BBM terus turun dan harga TBS dan CPO terus membaik, maka pabrik biodiesel tidak layak beroperasi. Bahkan, yang lebih tragis lagi, di saat proses pembangunan pabrik biodiesel belum tuntas, dan harga TBS dan CPO mulai berangsur meningkat, operasional pabrik biodiesel sangat tidak ekonomis.
sumber: antara | editor: soegiyono
