Livestockreview.com, Referensi. Program swasembada sapi dan daging sapi yang digadang-gadang pemerintah, hanya sebatas wacana, tanpa bukti nyata. Swasembada atau grand diesain pengembangan sapi sampai dengan 2045, tidak akan pernah tercapai, jika pemerintah tidak mengubah kebijakan yang berlaku saat ini, sebuah konsep yang tidak membumi.
Pakar Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indoneaia (PB ISPI) Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS, ketika dimintai komentarnya terkait program swasembada sapi yang digadang – gadang oleh pemerintah mengemukakan, pada dasarnya program swasembada daging merupakan program yang sudah dicanangkan sejak tahun 1995.
Menurut Direktorat Impor Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan, perjalanan program swasembada daging terbagi dalam beberapa periode. Periode tahun 1995 – 2000 programnya disebut Swasembada on trend, program ini gagal karena hanya jargon yang tidak didukung oleh kebijakan nasional lintas departemen, di samping lemahnya kebijakan operasional yang tidak didukung dana.
Periode tahun 2000 – 2005, program yang disebut Program Kecukupan Daging Sapi, program ini juga gagal karena program tidak secara sistematis disusun operasionalisasinya. Kemudian tidak ada penetapan target pertahun. Tidak ada dukungan dana dan SDM untuk mencapainya. Lebih berupa jargon-jargon yang tidak ada dukungan. Periode tahun 2005 – 2010 yang disebut program Percepatan Swasembada Daging Sapi.
Program ini pun ternyata masih belum berhasil, walaupun telah memiliki target tahunan dan di susun sistematis. Namun belum mendapat dukungan anggaran yang memadai atau mungkin pintar mencari dana. Periode tahun 2010 – 2014 disebut program Swasembada Daging Sapi Dan Kerbau.
Program ini sudah jelas, terukur dalam Blue Print PSDS. Di dalamnya ada keterkaitan peternak, swasta dan pemerintah. Blue Print terbuka untuk dikritisi. Dukungan anggaran sudah ada, tetapi belum memadai dan belum menjadi suatu gerakan baru dalam bentuk program. Sedangkan periode 2015 – 2019 disebut sebagai program Swasembada Daging Sapi dengan berbagai intervensi pemerintah, di antarnya membuka keran impor daging sapi dari India, melakukan kebijakan rasio impor indukan dan bakalan serta melakukan pendekatan harga daging dan program SIWAB (sapi indukan wajib bunting). ”Namun semua program tersebut tidak tercapai sesuai program yang dicanangkan,” ungkap Rochadi.
Tolok ukur swasembada daging adalah produksi dalam negeri mampu berkontribusi 90% dan impor 10%. Namun faktanya ini tidak pernah berhasil. Menurut Mentan, kegagalan program swasembada disebabkan salah hitung.
Pada pemerintahan Jokowi tolok ukur yang digunakan, selain kemampuan produksi dalam negeri meningkat sampai 90 % namun harga jual daging harus sekitar Rp 80.000/kg, tapi walau dengan berbagai cara dan intervensi, harga daging tetap tinggi berada di kisaran Rp 115 – 130.000/kg. Rasio impor dan produksi domestik masih di kisaran (59% : 41%). Kebutuhan nasional sekitar 686.271 ton, produk domestik 404.590 ton dan impor 291.980 ton.
Jika melihat potensi yang ada, kegagalan program ini terutama disebabkan oleh data yang tidak akurat. Banyak kebijakan yang kontra produktif, dan berubah-ubah. Misalnya peternak domestik tidak boleh menggunakan hormon pertumbuhan, namun pemerintah mengimpor daging dari negara yang pakai hormon. Banyak program yang tidak konsisten, misalnya impor indukan dalam 10 tahun harus 3,2 juta ekor atau 320.000 ekor/tahun. Realitanya hanya mampu 6000 ekor/2 tahun.
Harus mengubah mind set ternak sapi sebagai sumber daya bukannya komoditi. Melihat fenomena dan faktanya, Rochadi berkeyakinan, swasembada atau grand diesain pengembangan sapi sampai dengan 2045 tidak akan pernah tercapai. Sebab dalam beberapa tahun saja, sudah ada sekira delapan perusahaan penggemukan sapi potong yang menutup usahanya, demikian juga dengan peternak rakyat banyak yang beralih usaha tidak sebagai peternak sapi.
Menurut Rochadi berdasarkan data Kementerian Pertanian, populasi sapi potong pada 2017 diperkirakan mencapai 16,6 juta ekor, naik 3,72% dari tahun sebelumnya. Populasi sapi dan kerbau pada tahun 2018 sekitar 18,95 juta ekor. Dari berbagai sumber data tampaknya tidak ada data yang akurat. Kecuali data sensus BPS per sepuluh tahunan.
Daging punya nilai elastisitas terhadap pendapatan, artinya semakin baik pendapatan, konsumsinya akan semakin meningkat. Berdasarkan sifat tersebut, pertumbuhan konsumsi jauh lebih cepat daripada pertumbuhan produksi (dalam hal ini populasi ternak). Hal ini dapat dilihat terhadap supply demand daging sapi, sehingga kekurangannya dipenuhi impor.
Keunggulan program swasembada daging adalah telah mampu mengangkat program pemberdayaan masyarakat desa dan konsumsi protein hewani. Karena daging sapi menurut kajian IRSA (2005), memiliki keterkaitan ke hulu dan ke hilir terhadap 120 sektor ekonomi dan memiliki daya ungkit ekonomi tertinggi di antara berbagai komoditi lainnya. Kelemahannya tampak pada sisi operasionalisasinya.
Berdasarkan kondisi fisik, sosial dan ekonomi wilayah perkembangan sapi potong merupakan peninggalan kebijakan zaman kolonial Belanda, tatkala mengembangkan tanam paksa pertanian (kopi, tebu, coklat dan lannya di Pulau Jawa), termasuk peternakan yang dikembangkan di NTB dan NTT. Sekarang populasi terpadat ternak berada di wilayah Jateng, Jatim NTB dan NTT. Selain Sulsel dan sebagian wilayah Sumatera yang berkembang sejak zaman orde baru.
Namun demikian pertumbuhannya relatif lambat lantaran skala usahanya kecil, dikelola secara tradisional dan turun-temurun. Kualitas sapi domestik yang sangat dikenal adalah sapi Bali yang pada zaman kolonial dikembangkan sapi dari India jenis sapi Ongole. Jenis sapi ini tahan panas dan serangan insect (lalat).
Sejalan dengan perkembangan zaman, kini banyak di introduksi jenis sapi simental dan limousine yang banyak diminati para peternak. Sapi jenis ini banyak dikawin silangkan dengan sapi lokal yang dikenal dengan nama SIMPO (simental PO),LIMPO (limousine PO), LIMBAL (Limausine Bali) dan sebagainya. Kemampuan produksinya, janis sapi ini cukup baik bisa mencapai ADG (average daily gin) 1,2 kg/ekor/hari. Sementara sapi lokal berkisar antara (0,4-0,8)/ekor/hari.
Ditegaskan Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS, agar target swasembada sapi pedaging tercapai yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk jangka pendek adalah harmonisasi kebijakan dan roadmap yang membumi. Jangka menengah pola breeding, integrasi sapi – perkebunan dan industri pakan hijauan. Pengembangan wilayah ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatra dan Papua dengan memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi kawasan peternakan.
Masing-masing wilayah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif berbeda yang dimiliki satu daerah. Misalnya, di Sumatera dan Kalimantan, memiliki industri kelapa sawit, limbahnya bisa digunakan sebagai pakan ternak yang selama ini tidak termanfaatkan, di kawasan ini pun jutaan hektar lahan bekas tambang belum termanfaatkan. Kendala utama adalah kebijakan lintas sektor yang belum sinkron, karena banyak masalah teknis penghambatnya di antara Kementerian. Oleh karenanya, perlu harmonisasi kebijakan lintas Kementerian.
Jika kita bicara Jawa Barat, bukan sebagai wilayah produsen, tapi sebagai wilayah konsumen. Sehingga pengembangannya lebih fokus pada usaha feedlot dan rumah potong hewan atau industri prosesing daging. Sedangkan wilayah-wilayah yang tidak padat penduduknya sebaiknya dikembangkan usaha peternakan.
Bisnis sapi potong dikenal dengan rantai nilai, mulai dari pra produksi (perbibitan) yang dikelola secara ekstensif dalam lahan penggembalaan (Ranch), termasuk usaha pembesaran. Usaha penggemukan (feedlot) dilakukan secara intensif biasanya dilakukan di wilayah konsumen (dekat konsumen). Usaha prosesing daging (RPH) biasanya berada di pusat-pusat konsumen.
Dalam rangka pengembangan peternakan di Indonesia, perlu di-redisain (ditata ulang) apakah akan menganut pola industri “mega farm” atau pola peternakan rakyat atau gabungan keduanya. Di sektor hulu sebagai amanat UU, BUMN harus berkiprah pada bidang perbiitan dan pakan. “Selama ini saya melihat pemerintah tidak memiliki program yang ajeg, sehingga tidak nampak keberhasilannya secara signifikan. Misalnya Blue print sapi potong dalam jangka panjang.
Saran intervensi kebijakan pada pembangunan peternakan sapi potong, antara lain kebijakan larangan penggunaan Hormon Pertumbuhan (UU 41/2014 PS 22, ay 4C) berdampak negatif pada peternak yang akan kalah bersaing dengan komoditi impor, solusinya agar diperbolehkan menggunakan hormon pertumbuhan sesuai dengan persyaratan. Di samping itu kebijakan membebaskan impor daging dan sapi (Permentan No 17/2016, 34/2016 dan Permendag 59/ 2016), dampaknya melemahkan daya saing produksi daging sapi dalam negeri, solusinya kebijakan impor daging sapi hanya dilakukan jika diperlukan.
Kebijakan membuka impor daging dari negara yang belum bebas penyakit PMK akan menjadi ancaman berjangkitnya PMK selain bakal menurunkan pendapatan peternak sekitar Rp 30 triliun/ tahun. Solusinya stop impor daging dari India. Lakukan intensifikasi perbibitan melalui program korporasi peternak (inti-plasma)
sumber: b1snis bandung | editor: sugiyono
Follow our Instagram & Twitter: @livestockreview
